Penguatan Industri Pertahanan Nasional: Tantangan dan Peluang
Penguatan industri pertahanan nasional adalah sebuah agenda yang tak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Melalui pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa industri pertahanan kita tidak hanya kuat, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.
Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI, menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mewajibkan prioritas penggunaan produk dalam negeri. Ini termasuk transfer teknologi serta penerapan skema “offset” dalam pengadaan luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri pertahanan dalam negeri dapat berkembang dengan baik.
Peran Pemerintah dalam Mendorong Industri Pertahanan
Pemerintah memiliki peran yang sangat sentral sebagai regulator, fasilitator, dan pembeli utama produk pertahanan nasional. Peran ini sangat vital untuk menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri. Program modernisasi kekuatan, seperti skema “Minimum Essential Forces” (MEF) yang kini bertransformasi menjadi “Optimum Essential Forces” (OEF), harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi industri pertahanan nasional. Salah satu tantangan terbesar adalah aspek pembiayaan, di mana industri ini sering kali dianggap berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang padat modal, siklus produksi yang panjang, serta ketergantungan pada alokasi APBN. Akibatnya, dukungan dari lembaga perbankan, termasuk bank-bank BUMN, masih tergolong terbatas. Meskipun beberapa bank BUMN mulai menerapkan skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah, skalanya masih belum cukup untuk mendorong akselerasi industri secara keseluruhan.
Kekuatan Pasar dan Investasi Jangka Panjang
Belanja pertahanan yang dilakukan oleh TNI menciptakan apa yang disebut sebagai “captive market,” yang memberikan kepastian permintaan bagi industri nasional. Ini menjadi elemen penting dalam membangun keberlanjutan investasi jangka panjang. Amelia menegaskan bahwa tantangan utama industri pertahanan saat ini bukan hanya terletak pada kapasitas produksi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi, serta integrasi antara BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok yang solid.
Jika kita mampu menjaga konsistensi kebijakan dan dukungan pembiayaan yang memadai, kemandirian industri pertahanan bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi juga dapat menjadi strategi kuat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan.
Peran BUMN dan Swasta dalam Industri Pertahanan
Beberapa BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Hal ini terlihat dari produksi berbagai alat pertahanan, mulai dari kendaraan taktis hingga pesawat CN-235 dan NC-212, dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.
Tak hanya BUMN, peran industri pertahanan swasta juga semakin mencolok. Sebagai contoh, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung, telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi berbagai komponen pertahanan. NKRI kini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi yang digunakan dalam sistem persenjataan dan kendaraan taktis.
Inisiatif ini membantu mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri, terutama untuk komponen kritis yang sebelumnya diimpor. Kehadiran perusahaan swasta seperti ini sangat penting untuk meningkatkan persentase belanja pertahanan yang berputar di dalam negeri.
Sinergi antara BUMN dan BUMS
Perusahaan lain, seperti PT Republik Defensindo, juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan memproduksi kendaraan militer khusus. Pada tahun 2020, mereka berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm. Kolaborasi antara BUMN sebagai “prime contractor” dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem membentuk ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Dinamika geopolitik yang semakin kompleks membuat arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat mutlak. Dengan langkah-langkah yang tepat, industri pertahanan nasional kita memiliki potensi untuk bertransformasi dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menuju pemain regional yang kompetitif.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, konsistensi kebijakan pemerintah merupakan kunci dalam penguatan industri pertahanan nasional. Dengan dukungan yang tepat, baik dari segi kebijakan maupun pembiayaan, kita dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi industri pertahanan. Upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas produksi, baik dari BUMN maupun sektor swasta, akan membawa manfaat jangka panjang tidak hanya bagi industri itu sendiri, tetapi juga bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Mari kita bersama-sama mendukung penguatan industri pertahanan untuk masa depan yang lebih aman dan berdaulat.
